KEMISKINAN DI INDONESIA
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan
kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan
dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan
merupakan masalah global.
Terdapat
dua kondisi yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, yaitu kemiskinan alami dan
kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam yang
terbatas, penggunanaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan
buatan terjadi karena imbas dari para birokrat kurang kompeten dalam penguasaan
ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia sehingga mengakibatkan susahnya
untuk keluar dari masalah kemiskinan tersebut.
Sejak awal kemerdekaan, bangsa
Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil
dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.
Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu
memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena
pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus
menjadi masalah yang berkepanjangan.
Kemiskinan pun juga bukan merupakan
hal baru bagi perekonomian Indonesia. Tingginya tingkat subsisdi yang telah
diberikan oleh pemerintah kepada rakyat merupakan salah satu bantuan dari
pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Dengan adanya subsisdi,
harga barang akan semakin murah sehingga orang miskin diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan dasar bagi kehidupan diri dan keluarganya.
Menurut data dari Badan Pusat
Statistik (BPS) per Maret 2010 lalu masyarakat miskin di Indonesia mencapai
13,33 persen atau sebanyak 31,02 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia. Di
akhir tahun 2010, jumlah kemiskinan tersebut tentunya tidak jauh berbeda. Ini
berarti kemiskinan masih merupakan masalah besar bangsa ini. Bayangkan dengan
jumlah penduduk miskin sebesar itu, kita mencatatkan diri sebagai Negara yang
orang miskinnya lebih banyak dari jumlah penduduk Negara tetangga Malaysia yang
berpenduduk 26,79 juta orang di tahun yang sama.
Masalah kemiskinan di
Indonesia erat sekali hubungannya dengan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM),
hal ini dibuktikan oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat Indonesia yang
meskipun kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Sebagaimana ditunjukan oleh
rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indonesia di tahun 2002 yang
masih menempati peringkat lebih rendah dari Malaysia dan Thailand di antara
Negara-negara ASEAN.
Indikator-indikator
kemiskinan menurut Badan Pusat Statistika adalah sebagai berikut :
- Ketidakmampuan memenuhi
kebutuhan konsumsi dasar (sandan, pangan dan papan).
- Tidak adanya akses terhadap kebutuhan
hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan
transportasi).
- Tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak ada
investasi untuk pendidikan dan keluarga).
-
Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
- Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan
terbatasnya sumber daya alam.
- Kurangnya apresiasi dalam
kegiatan sosial masyarakat.
- Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan
mata pencaharian yang berkesinambungan.
- Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat
fisik maupun mental.
- Ketidakmampuan dan ketidak tergantungan sosial
(anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin,
kelompok marginal dan terpencil).
Upaya
Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
Upaya penanggulangan kemiskinan
Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai
prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan
prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan
lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan
sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan
pembangunan tahunan.
Sebagai wujud gerakan bersama dalam
mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi
Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses
partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia.
Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite
penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di
daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.
Adapun
langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:
a) Mengurangi kesenjangan antar
daerah dengan;
(i)
penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama
daerah-daerah langka sumber air bersih.
(ii)
pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal.
(iii)
redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah
dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) .
b) Perluasan
kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk
modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan
revitalisasi industri.
c) Khusus untuk pemenuhan sarana
hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain
(i)
pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan
bagi murid yang kurang mampu
(ii)
jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan
rumah sakit kelas tiga.
Kesimpulan
Permasalahan kemiskinan merupakan
permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya
pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai
aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus
menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi
oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan
keberhassilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.
Pemerintah indonesia harus terus memberdayakan dan membina masyarakat miskin
untuk dapat mengelola sumber-sumber Ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan
dan taraf hidup masyarakat.
Refferensi
:
